Sekolah itu tidak murah dan tidak gratis. Bukan rahasia, di negeri ini untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas kita harus merogoh kocek yang lebih banyak. Pendidikan yang berkualitas hanya akan dirasakan oleh kalangan berduit. Kalangan yang memiliki kemampuan secara finansial lebih diprioritaskan karena dianggap dapat memberikan keuntungan. Yang tidak mampu membayar lebih hanya akan mendapatkan pendidikan ‘pinggiran’, bahkan tidak dapat mengenyam sama sekali.
Pendidikan yang tidak murah di negeri ini lebih mirip dengan pasar.Siapa yang berduit, dialah yang bisa bersekolah. Sekolah pun seakan sudah seperti mal- mal di kota besar yang menjual barang dagangannya dengan harga tinggi. Di tempat tersebut orang miskin, pengemis, gelandangan, dan status sosial rendah lainnya dilarang masuk.
Pendidikan semestinya tangga menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana jika tangga itu saja sulit didekati karena dikelilingi gerbang dan jebakan kemiskinan? Inilah yang masih terjadi di Tanah Air.
Pemerataan ekonomi demi mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih jauh panggang dari api. Sampai-sampai demi mendapatkan hak dasar pendidikan, sebagian rakyat tak kuasa memenuhinya.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dijalankan pemerintah pusat ataupun pendidikan gratis yang dijanjikan banyak kepala daerah sudah baik. Namun, itu hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Ia belum efektif membantu masyarakat miskin.
Salah satu sebabnya ialah komponen biaya pendidikan bukan hanya SPP. Untuk berangkat ke sekolah, seorang siswa tentu harus merogoh kocek. Belum lagi biaya seragam, sepatu, atau buku sekolah. Sejumlah sumbangan yang diminta sekolah bisa begitu beragam dan kreatif, mulai dari biaya kartu siswa, biaya piknik, pembangunan tempat ibadah, ruang tunggu, hingga pot kembang.Pada akhirnya biaya yang harus dikeluarkan siswa bahkan bisa menyaingi biaya pokok pendidikan. Esensi pendidikan pun terkaburkan oleh segala hal-hal fisik yang belum tentu meningkatkan kualitas pendidikan.
Yang jelas, rupa-rupa biaya itu makin meletakkan si miskin pada posisi terjepit. Pendidikan, yang mestinya merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera, justru bisa menjadi petaka bagi si miskin.
Untuk apa anggaran pendidikan melimpah jika masih ada anak bangsa sulit sekolah? Ungkapan orang miskin dilarang sekolah masih menjadi kenyataan di negara yang membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi ini.Kasihan orang miskin.. Sudah miskin harta, miskin ilmu pula.
Pendidikan yang tidak murah di negeri ini lebih mirip dengan pasar.Siapa yang berduit, dialah yang bisa bersekolah. Sekolah pun seakan sudah seperti mal- mal di kota besar yang menjual barang dagangannya dengan harga tinggi. Di tempat tersebut orang miskin, pengemis, gelandangan, dan status sosial rendah lainnya dilarang masuk.
Pendidikan semestinya tangga menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana jika tangga itu saja sulit didekati karena dikelilingi gerbang dan jebakan kemiskinan? Inilah yang masih terjadi di Tanah Air.
Pemerataan ekonomi demi mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih jauh panggang dari api. Sampai-sampai demi mendapatkan hak dasar pendidikan, sebagian rakyat tak kuasa memenuhinya.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dijalankan pemerintah pusat ataupun pendidikan gratis yang dijanjikan banyak kepala daerah sudah baik. Namun, itu hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Ia belum efektif membantu masyarakat miskin.
Salah satu sebabnya ialah komponen biaya pendidikan bukan hanya SPP. Untuk berangkat ke sekolah, seorang siswa tentu harus merogoh kocek. Belum lagi biaya seragam, sepatu, atau buku sekolah. Sejumlah sumbangan yang diminta sekolah bisa begitu beragam dan kreatif, mulai dari biaya kartu siswa, biaya piknik, pembangunan tempat ibadah, ruang tunggu, hingga pot kembang.Pada akhirnya biaya yang harus dikeluarkan siswa bahkan bisa menyaingi biaya pokok pendidikan. Esensi pendidikan pun terkaburkan oleh segala hal-hal fisik yang belum tentu meningkatkan kualitas pendidikan.
Yang jelas, rupa-rupa biaya itu makin meletakkan si miskin pada posisi terjepit. Pendidikan, yang mestinya merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera, justru bisa menjadi petaka bagi si miskin.
Untuk apa anggaran pendidikan melimpah jika masih ada anak bangsa sulit sekolah? Ungkapan orang miskin dilarang sekolah masih menjadi kenyataan di negara yang membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi ini.Kasihan orang miskin.. Sudah miskin harta, miskin ilmu pula.
No comments:
Post a Comment